Sinopsis

Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan aksi korporasi yang  menguntungkan pelaku aksi tersebut, namun merugikan pelaku lain dan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini akan diperparah kalau dilakukan oleh kelompok usaha yang berkolaborasi dengan kelompok usaha lain yang bertindak sebagai kompetitornya.

Hal-ikwal tentang kelompok usaha dan struktur organ internalnya belum diatur secara jelas dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Persaingan Usaha yang Sehat. UU Perseroan Terbatas memang mengatur  tentang aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan, namun hasilnya tetap menjadi satu korporasi. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembentukan kelompok usaha melalui perjanjian  dan kepemilikan silang. Dalam UU Persaingan Usaha Yang Sehat diatur tentang kegiatan dan perjanjian yang dilarang baik oleh pelaku usaha tunggal maupun  kelompok usaha namun tidak diatur pertanggungjawaban eksternal maupun internal kegiatan usaha. Sebagai akibat hukumnya adalah apabila ada organ-organ kelompok usaha yang merugikan pihak lain maka akan sulit meminta pertanggungjawaban induk perusahaan.

Single Economy Entity Doctrine merupakan doktrin dalam rezim hukum persaingan usaha yang telah digunakan secara internasional. Doktrin ini lahir sebagai akibat dari adanya globalisasi dan semakin berkembangnya konstruksi perusahaan kelompok (holding company) yang berpotensi menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat di suatu negara. Dengan konstruksi perusahaan kelompok, perusahaan yang didirikan di luar wilayah yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara dapat melakukan kegiatan usaha melalui anak perusahaannya yang didirikan serta berkedudukan di negara lain dan memonopoli pasar tempat dimana anak perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya.